Polemik Status WNI Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Menurut Pendapat Direktur Lakmas NTT

Menyikapi Polemik status WNI Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Rijua, Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT mengungkapkan pendapatnya. Bahwa ada beberapa opsi menurut hukum dan aturan tidak perlu ada pilkada ulang.

Polemik Status WNI Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Menurut Pendapat Direktur Lakmas NTT
Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Dr. Orient Patriot Riwu Kore dan Wakil bupatinya Ir. Thobias Uly, M.Si. saat berpose bersama dalam keperluan kampanye dalam pilkada. Foto : Istimewa
Polemik Status WNI Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Menurut Pendapat Direktur Lakmas NTT
betabutu

Menia-Sabu Barat, Beberapa hari belakangan publik tanah air khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan berita status dwi kewarganegaraan Bupati Terpilih Dr. Orient Patriot Riwu Kore. dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia tidak mengadopsi status dwi kewarganegaraan. Orient yang merantau dan mendapat pekerjaan di Amerika Serikat sejak tahun 1993. Orient sendiri mendapat status kewarganegaraan Amerika Serikat pasca menikahi Trinidad Martinez seorang imigran keturunan Yahudi asal Spanyol yang merupakan warga Amerika pada tahun 1996, dan menurut sumber yang dapat dipercaya status warga negara AS tersebut diperolehnya pada tahun 2003.

Kasus Orient sendiri mencuat setelah Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma, menerima surat balasan dari kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani Kepala Bagian Konsuler Kedubes AS Eric M. Alexander, yang memastikan kebenaran status kewarganegaraan Amerika Serikat Dr. Orient Patriot Riwu Kore. Perlu diketahui beliau sendiri sebetulnya asli Suku Sabu Provinsi NTT, yang lahir di Kupang, 07 Oktober 1964. Dr. Orient mengikuti proses Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 berpasangan dengan Ir. Thobias Uly, M.Si. dan memenangkan pilkada tersebut dengan dukungan suara sebanyak 48,3 % atau 21.359 suara sah dari total 3 pasangan calon yang berkompetisi.

Viktor Manbait

Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait, SH., Foto : Dok. Pribadi

Menyikapi polemik ini Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait, SH., yang juga mantan Ketua Panwaslu Kabupaten TTU Tahun 2008 sampai dengan 2010, dan juga pernah menjabat sebagai ketua Tim seleksi penerimaan Panwaslu Kabupaten Kota Sewilayah Provinsi NTT pada Tahun 2014, mengungkapkan pendapatnya kepada Media Betabutu News. Menurutnya, Dalam soal bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua ada beberapa catatan, dalam aturan yang berhak menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota hanya warga negara Indonesia, sejalan dengan ketentuan dalam pasal 7 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur syarat utama untuk bisa menjadi calon kepala daerah hanya warga negara Indonesia.

Lanjutnya, Sehingga mereka yang bukan Warga negara Indonesia tidak bisa dilantik menjadi kepala daerah, sehingga apabila benar yang bersangkutan masih tercatat sebagai WNA Amerika sesuai hasil klarifikasi Bawaslu, maka yang bersangkutan tidak bisa dilantik sebagai kepala daerah. Apalagi kita tidak mengenal Dwi kewarganegaraan. Dan lagi seseorang akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia bila dengan suka rela telah tunduk dan taat untuk menjadi warga negara asing, sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Dan untuk kembali menjadi warga negara RI yang bersangkutan harus melakukan permohonan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia, dan sebagaimana informasi di media hal tersebut tidak dilakukan yang bersangkutan. Oleh karena itu sebagai warga negara asing yang bersangkutan tidak bisa dilantik sebagai pejabat negara atau kepala daerah.

Lebih jauh Viktor Manbait yang merupakan alumni Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang ini menjelaskan, Lantas dalam hal apakah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua tidak dilakukan ? Tentang pelantikan kepala daerah terpilih ini telah diatur dalam pasal 164 UU Pilkada, bagaimana bila bupati atau wakil bupatinya meninggal Dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, ditetapkan sebagai tersangka atau menjadi terpidana dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam soal bupati terpilih adalah warga negara asing, dan tidak dapat dilantik sebagai bupati, maka yang bersangkutan terkategori kan sebagai berhalangan tetap.

Dan atas bupati atau wakil bupati yang berhalangan tetap dan tidak bisa dilantik sebagai kepala daerah diatur dalam pasal 164 UU Pilkada ayat (4) yang mengatur, dalam hal calon bupati atau wakil bupati terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri, calon wakil bupati terpilih tetap dilantik menjadi wakil bupati meski tidak secara berpasangan. Dengan demikian untuk kasus kabupaten Sabu Raijua, pelantikan kepala daerah wakil kepala daerahnya dapat dilakukan , dengan hanya melantik wakil bupati terpilih sebagai wakil bupati Sabu Raijua. Dan selanjutnya wakil bupati terpilih akan menjalankan tugas tugas bupati dalam kapasitas sebagai Pelaksana Tugas Selama 1 tahun untuk selanjutnya dilantik menjadi bupati Definitif.

Dalam undang undang Pilkada tidak mengatur seperti yang diatur dalam undang undang tentang pemilih DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur diskualifikasi calon terpilih apabila sudah tidak memenuhi lagi syarat syarat menjadi calon. Sehingga  proses penetapan calon terpilih adalah sah dan pasangan calon terpilih berhak untuk dilantik calon wakil bupati terpilihnya karena calon bupati terpilihnya yang berhalangan tetap.

Lanjutnya, yang berikut mengenai masalah hukum terhadap calon bupati terpilih, bisa terkena pasal pemalsuan dokumen yang telah diatur dalam KUHP,UU Adminduk dan UU pemilu. Dan Penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu yaitu KPU dan Bawaslu di ikat dengan 12 prinsip dan asas  Penyelenggara pemilu, yakni asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Sehingga dalam menyikapi Masalah kewarganegaraan calon terpilih tersebut, seharusnya KPU dengan profesional merujuk pada surat utama calon yang boleh menjadi calon hanya warga negara Indonesia, maka rujukan verifikasi yang dilakukan oleh KPU selain data kependudukannya, juga harus melakukan verifikasi kepada lembaga yang mengurus tentang kewarganegaraan. Dimana dalam kasus ini, KPU melakukan klarifikasi berhenti pada Dispenduk Capil tentang keabsahan KTP semata, namun tentang keabsahannya sebagai warga Negara Indonesia tidak terklarifikasikan.

Klarifikasi KPU Sabu Raijua tidak akuntable dan tidak ada jaminan kepastian hukumnya, sehingga membuat tidak tertib administrasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sabu Raijua. Bahwa kemudian Bawaslu Sabu Raijua melakukan klarifikasi pada bulan Januari 2021 setelah dilakukannya proses penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU, menurut saya hal ini terlambat dan ini bukan sekedar kecolongan, tetapi juga tidak memenuhi asas dan prinsip kerja penyelenggara pemilu untuk profesional, dan tertib. Dimana klarifikasi tersebut harusnya telah dilakukan dalam tahapan pencalonan ketika sudah mengemuka isu kewarganegaraan calon yang bersangkutan. Menurut saya Pelanggaran kode etik atas KPU dan Bawaslu serta pelanggaran pidana pemilu atas pemalsuan dokumen pencalonan Bupati Dr. Orient Riwu Kore akan ada konsekuensi hukumnya, tutup Viktor.

Sejalan dengan pendapat Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait, SH., Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik menyampaikan ada tiga opsi menyikapi hal tersebut. Opsi pertama adalah penundaan pelantikan jika hal ini dibawa ke ranah hukum. “Dilakukan penundaan pelantikan bila Bawaslu dan/atau masyarakat melaporkan ke aparat penegak hukum terkait dugaan dokumen/keterangan palsu dalam persyaratan pengajuan pasangan calon,” Lanjutnya, “Adapun Wakil Bupati terpilih tetap dilantik meskipun tidak berpasangan,” 

Sementara opsi kedua adalah tetap dilakukan pelantikan sesuai dengan jadwal. Namun setelah dilantik perlu adanya usulan dari DPRD untuk dilakukan pemberhentian karena Bupati terpilih melanggar peraturan perundang-undangan. “Paslon Bupati/Wabup terpilih tetap dilakukan pelantikan. Kemudian meminta DPRD menggunakan hak angket karena Bupati melanggar Pasal 78 ayat (2) huruf h UU No. 23/2014. Jika DPRD tidak melakukan maka dapat di ambil alih oleh pemerintah sebagaimana amanat Pasal 82 UU No. 23/2014,” tuturnya.

Opsi ketiga adalah secara persuasif meminta Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore mengundurkan diri. “Secara persuasif, Bupati terpilih mau mengundurkan diri. Sehingga pada saat pelantikan hanya untuk Wakil Bupati saja dan tidak secara berpasangan,” ujarnya.

Sementara dalam keterangannya dengan media Dr. Orient Patriot Riwu Kore menegaskan "Saya WNI yang sah karena NIK (nomor induk kependudukan) saya tercatat secara resmi di data base kependudukan pada Ditjen Dukcapil." Itu sudah ada yang mengurus prosesnya, saya minta maaf, katanya seusai pertemuan dengan Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif, KPU, dan Bawaslu pada Jumat 5 Februari 2021. Sampai sekarang proses kasus ini masih menunggu keputusan dari pemerintah dalam hal ini dari pihak Kemendagri, KPU, dan Bawaslu.(HUD)